Porosjatim.com, KOTA PASURUAN – Proses penanganan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap perempuan berinisial IL kembali menjadi perhatian.
Pelapor, Saichu, mempertanyakan penundaan agenda klarifikasi yang sebelumnya dijadwalkan Satreskrim Polres Pasuruan Kota pada Jumat (6/11/2026).
Penundaan tersebut disampaikan melalui penasihat hukum IL. Namun, Saichu mengaku mendapat informasi bahwa terlapor justru terlihat berada di lingkungan Mapolres Pasuruan Kota pada hari yang sama.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor mengenai alasan penundaan pemeriksaan.
“Beginikah seorang wartawati profesional dan katanya bijak?” sindir Saichu.
Ia menegaskan, profesi jurnalistik tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Menurutnya, setiap pihak harus menghormati proses hukum dan bertanggung jawab atas persoalan yang dihadapi.
Saichu juga meminta Dewan Pers memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, khususnya terkait klaim profesi jurnalistik yang disandang IL dan kepatuhan terhadap kode etik pers.
Saichu berharap Satreskrim Polres Pasuruan Kota tetap melanjutkan penanganan laporan secara profesional dan transparan.
Ia menyebut, penyidik telah berkoordinasi dengan ahli ITE Polda Jawa Timur serta pihak kejaksaan untuk memperoleh pandangan hukum terkait perkara tersebut.
“Pandangan ahli ITE Polda dan Kejaksaan sudah disampaikan. Kami bersama masyarakat kini menunggu kepastian penanganan kasus ini,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi langkah kepolisian, tetapi berharap perkara tersebut tidak berhenti pada agenda klarifikasi yang tertunda.
“Kami mengapresiasi Polres Pasuruan Kota. Namun, kami berharap perkara ini tidak berlarut-larut. Jika alat bukti dan unsur pidana terpenuhi, penyidik diharapkan segera mengambil langkah hukum sesuai prosedur, tanpa memandang profesi maupun latar belakang pihak terlapor,” tegasnya.
Menurut Saichu, penegakan hukum harus mengedepankan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena seseorang mengaku berprofesi sebagai wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengenai alasan penundaan, jadwal klarifikasi berikutnya, maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.
IL dan penasihat hukumnya juga belum memberikan penjelasan resmi terkait penundaan pemeriksaan. (Red)